 |
| Hantam Malut Aksi Unjuk Rasa di depan Mabes Polri |
Pabos.id – Harian Advokasi Tambang Maluku Utara (HANTAM MALUT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta.
Dalam aksi tersebut, Direktur HANTAM MALUT, Alfatih Soleman, secara terbuka menyebut Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si., sebagai pihak yang dinilai gagal menjalankan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam menangani berbagai persoalan di sektor pertambangan di Maluku Utara.
“Hari ini kami berdiri di depan Mabes Polri untuk menyampaikan satu pesan tegas: Kapolda Maluku Utara harus dicopot. Penanganan kasus-kasus tambang di Maluku Utara sangat lamban, tidak serius, dan sarat pembiaran. Ini menciptakan preseden buruk bagi hukum di daerah,” tegas Alfatih dalam orasinya.
HANTAM MALUT secara khusus menyoroti dugaan penjualan ilegal 90.000 metrik ton ore oleh PT WKM, yang hingga kini dinilai jalan di tempat di tingkat Polda Maluku Utara.
Alfatih menegaskan, lambannya penanganan kasus PT WKM menimbulkan kecurigaan kuat adanya intervensi, kompromi, dan praktik “masuk angin” di level daerah.
“Kami mendesak Mabes Polri segera menarik dan mengambil alih kasus PT WKM. Jangan biarkan hukum dikendalikan oleh kepentingan korporasi. Ini bukan kasus kecil, ini kejahatan pertambangan terstruktur yang merugikan negara dan rakyat Maluku Utara,” ujarnya.
Tak hanya itu, HANTAM MALUT secara tegas menuntut penghentian total seluruh aktivitas operasional PT WKM di Maluku Utara, selama proses hukum belum tuntas.
“Operasi PT WKM harus dihentikan segera. Tidak boleh ada perusahaan yang tetap beroperasi di atas dugaan kejahatan lingkungan dan pertambangan. Jika hukum terus membiarkan, maka negara sedang kalah oleh mafia tambang,” kata Alfatih.
Menurut HANTAM MALUT, kegagalan Kapolda Maluku Utara dalam menuntaskan berbagai kasus tambang telah merusak kepercayaan publik dan memperkuat dugaan adanya perlindungan terhadap korporasi nakal.
“Jika Kapolda Maluku Utara tidak mampu menunjukkan ketegasan, maka Kapolri wajib menggantinya dengan figur yang berani, tegas, dan tidak bisa diintervensi oleh mafia tambang,” lanjutnya.
Aksi di depan Mabes Polri ini, lanjut Alfatih, diharapkan menjadi isu nasional dan ujian integritas Polri dalam membersihkan sektor pertambangan dari praktik ilegal.
“Investasi tidak boleh dijadikan tameng untuk membiarkan kejahatan. Negara harus hadir. Jika tidak, maka yang terjadi adalah pembiaran sistematis terhadap perampokan sumber daya alam,” pungkasnya.
HANTAM MALUT menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tambang Maluku Utara ke KPK, Kejaksaan Agung, dan lembaga pengawas lainnya, apabila Mabes Polri tidak segera mengambil langkah tegas.
