 |
| Sahrir Jamsin |
Kekuasaan Tak Selamanya, Ruang Hidup Selamanya
Catatan Ekonomi Politik di Ujung Masa Jabatan James Uang
Oleh: Sahrir Jamsin
Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Dari perspektif ekonomi pembangunan, periode akhir kekuasaan merupakan fase paling berbahaya dalam tata kelola pemerintahan daerah. Literatur ekonomi politik menyebut kondisi ini sebagai end of term opportunism, yakni kecenderungan penguasa mengambil keputusan jangka pendek, berisiko tinggi, dan minim akuntabilitas karena tidak lagi menanggung konsekuensi politik jangka panjang.
Fenomena ini relevan dengan kondisi Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2026, dua tahun memasuki periode kedua kepemimpinan Bupati James Uang (2024-2029).
Pada periode pertama (2021-2024), James Uang masih berada dalam fase konsolidasi legitimasi. Kebijakan-kebijakan dipresentasikan sebagai agenda pembangunan, stabilitas pemerintahan, dan janji kesejahteraan. Namun memasuki periode kedua dengan sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, orientasi kebijakan menunjukkan pergeseran yang signifikan. Dari sudut pandang ekonomi, prioritas tidak lagi bertumpu pada kesejahteraan jangka panjang, melainkan pada percepatan proyek-proyek bernilai besar yang menjanjikan keuntungan politik dan fiskal jangka pendek.
Proyek geothermal Telaga Rano menjadi contoh paling nyata dari pola tersebut.
Dalam teori ekonomi sumber daya alam, sebagaimana dikemukakan oleh Arthur Pigou, setiap aktivitas ekonomi yang menimbulkan eksternalitas wajib dihitung tidak hanya dari keuntungan privat, tetapi juga dari biaya sosial yang ditanggung publik. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap proyek ekstraktif maupun semi ekstraktif harus melalui Analisis Biaya dan Manfaat (cost benefit analysis) yang komprehensif.
Analisis tersebut tidak sebatas menghitung potensi pendapatan daerah, tetapi juga mencakup biaya eksternal: kerusakan ekologi, hilangnya sumber air, terganggunya mata pencaharian rakyat, serta biaya sosial akibat konflik dengan masyarakat setempat.
Masalahnya, hingga hari ini, publik Halmahera Barat tidak pernah disodori analisis ekonomi yang transparan dan dapat diuji secara terbuka:
Berapa nilai tambah riil yang benar-benar diterima daerah?
Sejauh mana kontribusinya terhadap PDRB lokal, bukan sekadar klaim nasional?
Berapa biaya lingkungan yang harus ditanggung dalam 10-20 tahun ke depan?
Siapa yang memikul risiko jika proyek gagal atau menimbulkan kerusakan permanen?
Dalam kerangka pemikiran Joseph Stiglitz, pembangunan yang mengabaikan biaya eksternal dan partisipasi publik adalah kegagalan kebijakan (policy failure). Ketika biaya sosial dan ekologis jauh lebih besar daripada manfaat lokal, proyek tersebut tidak dapat disebut sebagai pembangunan, melainkan pemindahan beban dari negara dan korporasi kepada rakyat.
Telaga Rano bukan sekadar lokasi proyek. Ia adalah aset ekonomi ekologis: hutan penyangga, sumber air, dan fondasi ekonomi subsisten masyarakat sekitar. Ketika aset ini dikorbankan, kesejahteraan riil justru menurun, meskipun angka investasi tampak meningkat di atas kertas.
Fenomena ini sejalan dengan teori political business cycle yang dikemukakan oleh William Nordhaus, di mana penguasa di ujung masa jabatan cenderung: Mengakselerasi proyek-proyek bernilai besar, Mengabaikan partisipasi publik dan kehati-hatian kebijakan, Mewariskan risiko jangka panjang kepada pemerintahan berikutnya.
Inilah ironi kebijakan James Uang hari ini. Atas nama transisi energi dan investasi, ruang hidup rakyat Halmahera Barat dipertaruhkan. Padahal, dalam ekonomi pembangunan modern sebagaimana ditegaskan Amartya Sen pembangunan sejati adalah proses perluasan kemampuan hidup manusia, bukan sekadar pertumbuhan angka investasi.
Kerusakan Telaga Rano akan memicu efek berantai yang serius: melemahnya basis ekonomi masyarakat sekitar, memburuknya kondisi kesehatan publik akibat degradasi lingkungan, serta meningkatnya beban fiskal daerah untuk menutup biaya dari kebijakan yang salah arah.
Artinya, keuntungan jangka pendek hari ini akan dibayar mahal oleh generasi berikutnya. Dalam ekonomi publik, kondisi ini dikenal sebagai intergenerational injustice ketidakadilan lintas generasi yang paling serius dalam kebijakan pembangunan.
Pembiaran Pemerintah Daerah sebagai Pilihan Politik
James Uang tidak dapat berlindung di balik dalih “kebijakan pusat”. Dalam ekonomi politik desentralisasi, kepala daerah adalah gatekeeper utama atas ruang hidup dan sumber daya lokal. Seperti dikemukakan Douglass North, institusi dan keputusan politik menentukan arah distribusi manfaat dan beban dalam perekonomian.
Ketika seorang bupati memilih memfasilitasi proyek bermasalah tanpa perlindungan maksimal bagi rakyat, ia bukan sekadar pelaksana kebijakan, melainkan aktor politik yang sadar akan risiko dan konsekuensinya.
Diam, membiarkan, atau bahkan mengamini proyek seperti Telaga Ranu adalah keputusan ekonomi sekaligus keputusan politik. Keputusan yang menunjukkan bahwa nilai ruang hidup rakyat ditempatkan lebih rendah dibanding stabilitas kekuasaan dan relasi dengan modal.
Kekuasaan memiliki batas waktu. Dalam kasus James Uang, sisa masa jabatan 2026-2029 merupakan fase penentuan warisan kepemimpinan. Dalam ilmu ekonomi, warisan tidak diukur dari banyaknya proyek, melainkan dari sejauh mana kesejahteraan rakyat meningkat secara berkelanjutan.
Jika arah kebijakan tidak berubah, maka periode kedua ini berpotensi tercatat sebagai fase ketika: Pembangunan dijadikan justifikasi, Lingkungan dijadikan korban, Rakyat dipaksa membayar harga dari keputusan elite.
Kekuasaan memang tidak selamanya. Namun ruang hidup, jika rusak, mungkin tak pernah kembali. Dan Sejarah seperti ekonomi selalu menghitung biaya dari setiap keputusan yang diambil di ujung kekuasaan.
