 |
| Galang Agustira K. Halang, S.E |
Pabos.id, Ternate - Maraknya praktik investasi bodong di Kota Ternate kini menjadi problem serius sekaligus ujian besar bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku Utara. Alih-alih memberikan rasa aman, kehadiran investasi ilegal justru menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat.
Berdasarkan laporan Kapolsek Ternate Utara, IPTU Rizki Kurniawan, tercatat sebanyak 221 orang masyarakat telah menjadi korban investasi bodong. Ironisnya, mayoritas korban berasal dari kalangan ibu rumah tangga, kelompok masyarakat yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal dari negara.
Menanggapi kondisi tersebut, Galang Agustira K. Halang, S.E, Koordinator Forum Komunikasi Mahasiswa Ekonomi Kota Ternate Periode 2025–2026, dengan tegas mendesak OJK Maluku Utara untuk segera turun tangan secara konkret, bukan sekadar hadir secara simbolik.
Menurut Galang, OJK Maluku Utara perlu segera membentuk perkumpulan atau forum masyarakat Kota Ternate sebagai langkah pencegahan, disertai dengan sosialisasi masif dan terstruktur dalam waktu dekat, bahkan pekan ini jika memungkinkan.
“Investasi bodong ini sudah sangat meresahkan. OJK tidak boleh menunggu korban bertambah baru bertindak. Harus ada sosialisasi menyeluruh agar masyarakat paham dan tidak lagi terjebak pada skema investasi ilegal,” tegas Galang.
Ia menilai, fakta bahwa korban didominasi ibu rumah tangga merupakan tamparan keras bagi OJK Maluku Utara yang baru saja meresmikan kantornya di Kota Ternate. Menurutnya, keberadaan lembaga negara tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ini tanggung jawab besar OJK Maluku Utara. Jangan hanya hadir tanpa solusi. Kehadiran OJK harus menjadi solusi besar bagi persoalan investasi di Maluku Utara, bukan sekadar papan nama dan seremoni peresmian,” lanjutnya.
Galang juga menegaskan, jika OJK Maluku Utara tidak menunjukkan langkah tegas dan nyata dalam memberantas investasi bodong, maka mahasiswa tidak akan tinggal diam.
“Kami pastikan akan melakukan aksi besar-besaran jika OJK Maluku Utara gagal melindungi masyarakat dari investasi bodong. Mahasiswa hadir untuk membela kepentingan rakyat, demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur,” tutupnya.
Kasus ini sekaligus menjadi alarm keras bagi OJK Maluku Utara untuk membuktikan komitmennya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan yang berpihak pada kepentingan publik. Masyarakat kini menunggu, apakah OJK akan bergerak cepat atau justru membiarkan korban terus berjatuhan.
