 |
| Sahrir Jamsin Ketua Semaindo |
Pabos.id, Jakarta - Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menegaskan dukungan penuh terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Institusi Negara yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, posisi tersebut merupakan pilihan konstitusional dan strategis demi menjaga netralitas, profesionalisme, serta stabilitas nasional.
Sahrir menyatakan, Polri memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi hak-hak warga negara secara adil dan profesional. Oleh karena itu, Polri harus berdiri sebagai institusi penegak hukum yang bebas dari kepentingan sektoral kementerian mana pun.
“Polri harus berada langsung di bawah Presiden agar tetap netral, profesional, dan tidak terseret kepentingan birokrasi kementerian. Keamanan negara adalah urusan strategis nasional, bukan urusan sektoral,” tegas Sahrir, Kamis (29/01/26).
Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka akan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, serta melemahkan fungsi penegakan hukum yang seharusnya berdiri independen dan melayani seluruh rakyat.
Sahrir menjelaskan bahwa secara konstitusional dan historis, Polri memang dirancang berada langsung di bawah Presiden agar mampu bertindak cepat, tegas, dan terkoordinasi dalam menjaga stabilitas nasional, terutama dalam menghadapi ancaman keamanan, konflik sosial, dan kejahatan lintas wilayah.
“Presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus pemegang mandat rakyat. Ketika Polri berada langsung di bawah Presiden, maka arah kebijakan keamanan nasional menjadi jelas, satu komando, dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Polri diharapkan semakin kuat dalam menjalankan reformasi internal, meningkatkan profesionalisme aparat, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
SEMAINDO Halbar DKI Jakarta juga menilai bahwa kritik terhadap Polri harus disampaikan secara objektif, berbasis data dan fakta, serta bertujuan untuk perbaikan institusi, bukan untuk melemahkan wibawa negara atau membangun ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
“Kami mendukung reformasi Polri, tetapi kami menolak segala upaya politisasi yang ingin menyeret Polri ke bawah kepentingan kelompok atau kementerian tertentu. Polri harus berdiri untuk negara, bukan untuk kekuasaan sektoral,” tegas Sahrir.
Sahrir menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keamanan dan penegakan hukum merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Polri harus diperkuat dan didukung agar mampu bekerja maksimal demi kepentingan bangsa dan negara di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.
