DPR Desak Pemerintah Percepat Reformasi Hukum Pasca Kasus Firli Bahuri
Lebih kecil
Bawaan
Lebih besar
Bagikan:
Ketua KPK Firli Bahuri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Pabos.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah mempercepat agenda reformasi hukum menyusul belum tuntasnya penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Lambannya proses hukum dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Sejumlah anggota Komisi III DPR menilai, kasus tersebut menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Mereka menegaskan, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pejabat tinggi, termasuk mantan pimpinan lembaga antirasuah.
Menurut DPR, ketidakpastian hukum justru memperkuat persepsi adanya intervensi politik dalam penanganan perkara. Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat melemahkan independensi institusi penegak hukum serta memperluas ruang impunitas.
DPR juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi antara Polri, Kejaksaan, dan KPK agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berujung pada stagnasi penegakan hukum. Reformasi struktural dianggap mutlak dilakukan demi memulihkan kepercayaan publik.
Pemerintah diminta segera menyampaikan peta jalan reformasi hukum secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi dinilai penting agar publik dapat mengawasi langsung proses penegakan hukum di kasus-kasus besar yang menyita perhatian nasional.
