 |
| Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Sultranesia.com) |
Pabos.id - Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan datang dari Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat DKI Jakarta (SEMAINDO) terkait penetapan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026. Namun SEMAINDO menilai kebijakan itu menunjukkan ketidakpekaan Menteri ESDM terhadap kondisi sosial Halmahera Barat yang hingga kini belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana.
Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa langkah Menteri Bahlil mencerminkan pola pembangunan yang terlalu berorientasi pada investasi, namun abai terhadap keadilan sosial dan pemulihan daerah terdampak.
“Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, ESDM terlihat lebih sibuk membuka karpet merah bagi investor dibanding memastikan rakyat di daerah terdampak bencana benar-benar pulih,” ujar Sahrir.
SEMAINDO menilai proses lelang WKP Telaga Ranu dilakukan secara tergesa-gesa tanpa konsultasi publik yang bermakna. Padahal, kawasan tersebut bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menyangkut ekosistem, sumber air, serta ruang hidup masyarakat Halmahera Barat.
Menurut SEMAINDO, kebijakan ini menunjukkan kegagalan Menteri ESDM dalam membaca konteks sosial di daerah. Alih-alih menunda dan membuka dialog, kementerian justru memaksakan agenda eksploitasi sumber daya alam di tengah kondisi darurat sosial.
“Jika ini disebut energi transisi, maka transisi siapa yang diutamakan? Rakyat tidak pernah dilibatkan. Ini bukan energi bersih, tapi kebijakan kotor secara etis,” tegasnya.
SEMAINDO menegaskan bahwa mereka tidak anti-investasi dan tidak menolak energi terbarukan. Namun, mereka menolak model pembangunan versi Menteri Bahlil yang dinilai mengorbankan daerah pinggiran demi kepentingan korporasi.
Atas dasar itu, SEMAINDO mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan Menteri ESDM dan memerintahkan penangguhan seluruh proses eksplorasi WKP Telaga Ranu hingga pemulihan Halmahera Barat dilakukan secara objektif dan partisipatif.
“Pembangunan yang dipaksakan di atas luka rakyat hanya akan melahirkan konflik baru. Ini tanggung jawab politik Menteri ESDM,” pungkas Sahrir.
