 |
| Surat Terbuka Semaindo Hal-Bar DKI Jakarta |
Pabos.id - Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat DKI Jakarta (SEMAINDO) secara tegas menolak penetapan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat. Penolakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Penetapan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang WKP Telaga Ranu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026. Namun, menurut SEMAINDO, keputusan tersebut tidak mencerminkan kepekaan negara terhadap kondisi sosial dan ekologis di Halmahera Barat.
Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menilai kebijakan tersebut tidak etis karena diambil saat daerah Halmahera Barat belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana Banjir. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah pusat justru mendorong komersialisasi sumber daya alam strategis tanpa konsultasi publik yang layak dan bermakna.
“Kami menolak cara pandang yang menjadikan Telaga Ranu semata sebagai objek investasi. Telaga Ranu bukan komoditas, melainkan bagian dari ekosistem dan ruang hidup masyarakat Halmahera Barat,” tegas Sahrir.
SEMAINDO mempertanyakan keadilan kebijakan energi yang dinilai mengabaikan aspek pemulihan daerah serta kepentingan masyarakat lokal. Menurut mereka, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada investasi semata berpotensi melanggengkan ketimpangan dan konflik sosial di daerah.
Dalam surat terbuka tersebut, SEMAINDO menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya peninjauan kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026, audit menyeluruh terhadap proses lelang WKP Telaga Ranu, serta pemeriksaan dugaan cacat prosedur dan konflik kepentingan dalam proses lelang. Selain itu, mereka menegaskan agar kepentingan rakyat dan pemulihan daerah ditempatkan sebagai prioritas utama dibanding kepentingan investasi.
SEMAINDO menegaskan bahwa sikap penolakan ini bukanlah bentuk anti-investasi maupun penolakan terhadap energi terbarukan. Namun, mereka menolak model pembangunan yang mengorbankan ruang hidup rakyat dan mengabaikan keadilan sosial.
“Telaga Ranu adalah milik rakyat Halmahera Barat. Jangan rampas harapan kami atas nama pembangunan,” tutup Sahrir.
