Rusdi Bicara : Ketua Umum PP Fornusa
Pabos.id, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Rakyat Nusantara (PP Fornusa), Rusdi, menilai pernyataan Kapolri yang menyebut “lebih baik menjadi petani” sebagai pernyataan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.
Menurut Rusdi, pernyataan tersebut tidak mencerminkan empati seorang pejabat tinggi negara yang semestinya memahami kompleksitas persoalan rakyat, mulai dari keterbatasan lapangan pekerjaan, tingginya angka pengangguran, hingga kesenjangan akses ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah.
“Kami menegaskan bahwa profesi petani adalah profesi yang sangat mulia dan terhormat. Namun, menjadikan ‘petani’ sebagai narasi normatif tanpa disertai solusi konkret di tengah kondisi sulit yang dihadapi rakyat justru menunjukkan ketidakpekaan sosial,” tegas Rusdi dalam keterangannya kepada Pabos.id, Kamis (29/01/26).
Rusdi menilai, ucapan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir keliru di ruang publik, seolah-olah persoalan sosial dan ekonomi dapat disederhanakan dan diselesaikan hanya dengan pernyataan normatif, tanpa kehadiran kebijakan negara yang nyata, terukur, dan berpihak kepada rakyat.
Lebih lanjut, PP Fornusa berpandangan bahwa sebagai pimpinan tertinggi institusi Polri, Kapolri seharusnya menyampaikan pernyataan yang menenangkan, solutif, dan membangun kepercayaan publik, bukan justru memicu polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Seorang Kapolri memiliki tanggung jawab moral dan politik dalam setiap pernyataan publiknya. Pernyataan yang tidak sensitif dapat berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujarnya.
Bahkan, Rusdi menyatakan bahwa apabila pernyataan tersebut mencerminkan pandangan dan keyakinan pribadi Kapolri, maka Presiden Republik Indonesia perlu melakukan evaluasi serius terhadap kepemimpinan Polri. Ia menilai, opsi pencopotan tidak berlebihan demi menjaga marwah dan kredibilitas institusi.
“Jika benar Kapolri meyakini bahwa menjadi petani adalah solusi ideal sebagaimana disampaikannya, maka seharusnya hal tersebut diwujudkan secara nyata sebagai contoh moral kepada publik, bukan berhenti pada retorika,” lanjut Rusdi.
PP Fornusa menegaskan bahwa kritik ini disampaikan bukan untuk merendahkan profesi tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas kepemimpinan dan komunikasi pejabat publik, serta untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pernyataan negara tetap berpihak pada kepentingan, keadilan, dan martabat rakyat.
